Selamat Datang di
PIDI Jakarta

Anggota Gratis
PIDI Jakarta
PIDI Jakarta
Share
Selamat Datang di
PIDI Jakarta

http://indonetwork.co.id/pidi


BUKU PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 2014

Buku-buku Peraturan Perundang-undangan seperti Undang-undang ( UU) , Peraturan Pemerintah ( PP) , Peraturan Presiden ( Perpres) , Keputusan Presiden ( Perpres) , Instruksi Presiden ( inpres) , Peraturan Menteri ( Permen) , Keputusan Menteri ( Kepmen) , Peraturan/ Keputusan LPNK/ LPND, dll.
Disamping itu kami menyediakan juga Informasi peraturan tersebut dalam bentuk lembaran dan melayani pengiriman via email.

Hubungi Hp. 081385010500, Kantor ( 021) 7357644, Email : pidijakarta@ yahoo.co.id

Untuk Pembelian banyak, diberikan Discount Khusus.

SILAHKAN KLIK .............. KATALOG PRODUK ( samping kiri)

DAFTAR BUKU PIDI JAKARTA TAHUN 2014

a. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. 60.000
b. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara. 60.000
c. Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. 60.000
d. Permendagri No. 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah. 250.000
e. Permendagri No. 27 tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan APBD T.A. 2014. 60.000
f. Himpunan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Tahun 2012 ( 2 jld) . 500.000
g. Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi. 125.000
h. UU No. 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. 60.000
I. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelantikan Kepala Daerah dan/ atau Wakil Kepala Daerah. 60.000
J. PP No. 78 Tahun 2012 tentang Perubahan Keempat Atas PP No. 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. 100.000
k. Tindakan/ Kebijakan Yang Dianggap Korupsi ( Pedoman Pencegahan Korupsi)
( Buku ini sangat penting untuk dibagikan kepada Pejabat/ Pegawai instansi pemerintahan) . 50.000
L. Paket Buku-buku HUKUM. Terdiri atas 5 buku : Otda versus Desentralisasi, Dikotomi Terminologi Keuangan Negara Dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi, Kontrak Kerja Konstruksi Dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi, Kamus Hukum 1.500.000
m. Himpunan Peraturan Perundang-undangan RI ( HPP RI) Tahun 2013. ( Januari-Desember 2013) ( Berisikan : UU, PP, Perpres, Kepres, Inpres) . 2.000.000

1. Buku Saku PEDOMAN CALEG DPR & DPRD PEMILU 2014
( Buku Saku ini sangat penting untuk dibagikan kepada seluruh pimpinan & Anggota DPRD Prov., Kab/ Kota) 50.000
2. UU No. 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme 60.000
3. UU No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro 50.000
4. PP No. 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas PP No. 19 Tahun 2005 ttg Standar Nasional Pendidikan 60.000
5. PP Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2011 ttg Keimigrasian 60.000
6. PP Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas PP Nomor 25 Tahun 1981 ttg Asuransi Sosial PNS 60.000
7. PP Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perubahan Keempat Atas PP Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil 50.000
8. PP No. 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan UU Usaha Mikro, Kecil & Menengah 50.000
9. PP No. 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang 60.000
10. PP No. 6 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Peternak dan PP No. 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner & Kesejahteraan Hewan 50.000
11. PP No. 2 tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan 50.000
12. PP Tahun 2013 & 2012 tentang K3, Jamsostek & Tenaga Kerja 60.000
13. Perpres No. 12 Tahun 2013 & PP No. 101 Tahun 2012 tentang Jaminan Kesehatan serta PP No. 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif 50.000
14. Dana Alokasi Umum ( DAU) Daerah Provinsi Dan Kabupaten/ Kota TA. 2013 ( Perpres No. 10 Thn 2013) 50.000
15. Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi ( Perpres No. 9 Tahun 2013) 60.000
16. Pedoman Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014 ( Permendagri No. 23 Tahun 2013) 50.000
17. 4 Permendagri Tahun 2013 & 2012 ttg Kependudukan, Pemberdayaan Masyarakat & Wawasan Kebangsaan 50.000
18. Permendagri No. 21 Tahun 2013 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika 60.000
19. Pedoman Kerja Sama Depdagri & Pemda Dengan Ormas & Lembaga Nirlaba Lainnya Dalam Bidang Kesbangpoldagri ( Permendagri No. 20 Tahun 2013, No. 39 Tahun 2011 & No. 44 Tahun 2009) 50.000
20. Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan Dan Peralatan Operasional Satpol PP ( Permendagri No. 19 Tahun 2013) dan Pedoman Penetapan Jumlah Polisi Pamong Praja ( Permendagri 60 Tahun 2012) 50.000
21 Kode Dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan ( Permendagri No. 18 Tahun 2013) 70.000
22 Penyelenggaraan Tugas & Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi ( Permendagri No. 17 Tahun 2013, No. 27 Tahun 2012, No. 18 Tahun 2012 & No. 24 Tahun 2011) 50.000
23 Permendagri No. 16 Tahun 2013 & No. 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan APBD T.A. 2013 70.000
24 Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Dan Anggaran Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri ( Permendagri No. 3 Tahun 2013) 50.000
25 Pedoman Pengembangan Sistem Diklat Berbasis Kompetensi Di Lingkungan Kemdagri Dan Pemda ( Permendagri No. 2 Tahun 2013) 50.000
26 UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan 50.000
27 UU No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian 50.000
28 UU No. 15 Tahun 2012 tentang Veteran RI dan UU No. 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan 60.000
29 UU No 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 50.000
30 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak 60.000
31 UU No 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik 60.000
32 Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi ( PP No. 103 Tahun 2012) 50.000
33 PP No. 102 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Administrasi Kependudukan 60.000
34 Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan ( PP No. 99 Tahun 2012) 50.000
35 PP No. 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Pelayanan Publik 70.000
36 3 PP Tahun 2012 tentang Perpajakan, Akuntan Publik & Retribusi 70.000
37 Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik ( PP No. 83 Tahun 2012) 50.000
38 PP No. 82 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik 50.000
39 PP No. 81 Thn 2012 ttg Pengelolaan Sampah Rumah Tangga & Sampah sejenis Sampah Rumah Tangga 50.000
40 PP No. 79 tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU Penyelenggaraan Ibadah Haji 50.000
41 PP No. 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas PP No. 23 Tahun 2005 ttg Pengelolaan Keuangan BLU 50.000
42 PP No. 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik 50.000
43 4 PP tahun 2012 tentang Kawasan Hutan, Aliran Sungai & Lingkungan Hidup Bandar Udara 60.000
44 3 PP Tahun 2012 tentang Transportasi & Kendaraan 70.000
45 PP No. 56 tahun 2012 tentang Perubahan PP tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon PNS 70.000
46 PP No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial & Lingkungan Perseroan Terbatas 60.000
47 PP No. 44 Tahun 2012 tentang Dana Darurat 50.000
48 PP No. 39 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial 50.000
49 PP No. 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 60.000
50 PP No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan 60.000
51 Perpres No. 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum 60.000
52 Perpres No. 70 Tahun 2012 ttg Perubahan Kedua Atas Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah 200.000
53 Kerangka Nasional Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Daerah ( Perpres No. 59 Tahun 2012) 60.000
54 Strategi Nasional Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 Dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 ( Perpres No. 55 Tahun 2012) 60.000
55 Perpres No. 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional 60.000
56 Cetak Biru Pengembangan Sistem Logistik Nasional ( Perpres No. 26 Tahun 2012) 60.000
57 Rencana Umum Penanaman Modal ( Perpres no. 16 Tahun 2012) 50.000
58 Tata Kearsipan Di Lingkungan Kemdagri & Pemda ( Permendagri No. 78 Tahun 2012) 60.000
59 Parameter HAM Dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah ( Permendagri No. 77 Tahun 2012) 60.000
60 Pedoman Penegasan Batas Daerah ( Permendagri No. 76 Tahun 2012) dan Pedoman Pemberian Nama Daerah, Pemberian Nama Ibu Kota, Perubahan Nama Daerah, Perubahan Nama Ibu Kota, Dan Pemindahan Ibu Kota ( Permendagri No. 30 Tahun 2012) 70.000
61 Pedoman Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Badan Swasta Asing ( Permendagri No. 74 Tahun 2012) 60.000
62 Biaya Operasional Dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber Dari APBD ( Permendagri No. 72 Tahun 2012) 50.000
63 Kebijakan Pengawasan Di Lingkungan Kemdagri Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2013 ( Permendagri No. 70 Tahun 2012) 70.000
64 Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Di Kabupaten/ Kota ( Permendagri No. 69 Tahun 2012 & No. 62 Tahun 2008) 60.000
65 Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah ( Permendagri No. 67 Tahun 2012) 60.000
66 Pedoman Pelaksanaan Pemberian Insentif Dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal Di Daerah ( Permendagri No. 64 Tahun 2012) 50.000
67 Pedoman Pengelolaan Investasi Pemda ( Permendagri No. 52 Tahun 2012) 70.000
68 Optimalisasi Pengawasan Ketenagakerjaan Di Provinsi Dan Kabupaten/ Kota ( Peraturan Bersama Menakertrans Dan Mendagri No. 14 Tahun 2012 & No. 51 Tahun 2012) 60.000
69 Pedoman Penyusunan Perda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Dan Kabupaten/ Kota ( Permendagri No. 47 Tahun 2012) 60.000
70 Pedoman Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima ( Permendagri No. 41 Tahun 2012) 50.000
71 Permendagri No 39 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Permendagri No.32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari dana APBD 80.000
72 Peraturan Bersama Menristek Dan Mendagri No. 03 Tahun 2012 & No. 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah 50.000
73 Analisis Jabatan Di Lingkungan Kemdagri & Pemda ( Permendagri No. 35 Tahun 2012) 50.000
74 Pemberian Izin Belajar Dan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah PNS Di Lingkungan Kemdagri ( Permendagri 34 Tahun 2012) 50.000
75 Pedoman Pendaftaran Ormas Di Lingkungan Kemdagri Dan Pemda ( Permendagri No. 33 Tahun 2012) 50.000
76 Pedoman Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2013 ( Permendagri No. 32 Tahun 2012) 70.000
77 Juklak Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri ( Permendagri No. 21 Tahun 2012) 60.000
78 Komponen & Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak ( Permenakertrans No. 13 Tahun 2012) & Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain ( Permenakertrans No. 19 Tahun 2012) 60.000
79 Peraturan Kepala LKPP No. 6 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Perpres No. 70 Tahun 2012 250.000
80 Himpunan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Tahun 2011 ( 2 jld) 400.000
81 Himpunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Kesehatan & Rumah Sakit Tahun 2011-2012. 200.000
82 Himpunan Peraturan Perundang-undangan RI ( HPP RI) Tahun 2012. Semester I
( Berisikan : UU, PP, Perpres, Kepres, Inpres) 1.000.000
83 Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan ( SAP ) ( Permenkeu No. 238/ PMK.05/ 2012 dan Pedoman Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah 250.000
84 Permenkeu No.113 Tahun 2012 Tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap dan Permendagri No 35 Tahun 2012 Tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kemendagri dan Pemerintah Daerah 90.000
85 Standar Biaya TA. 2013 ( PMK 37/ PMK.02/ 2012) & Tata cara Penyampaian Informasi Keuangan Daerah 85.000
86 Himpunan Peraturan Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan dan Pedoman Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan Pemerintah Daerah ( Edisi 2012 ) 135.000
87 Pedoman Penghitungan Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri Sipil ( PNS ) dan Pedoman Pengelolaan Tata Naskah Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil ( PNS ) Edisi 2012 250.000
88 Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasioanal Sekolah ( BOS ) dan Pedoman Umum dan Alokasi Bantuan Operasional Sekolah ( BOS ) Tahun Anggaran 2012 135.000
89 Pedoman Teknis Verifikasi Syarat Calon Pengganti Antar Waktu ( PAW ) Anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten / Kota Hasil Pemilihan Umum diLengkapi : Pedoman Teknis Tatacara Pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten induk dan DPRD Provinsi atau DPRD Kota yang di bentuk Setelah Penyelenggaraan Pemilihan Umum. 80.000
90 Sistem Akuntansi Hibah dan Pedoman Sistem dan Prosedur Penatausahaan dan Akuntansi Pelaporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Edisi 2012 125.000
91 Himpunan Peraturan di Bidang Pertanahan / Agraria serta Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan dan Peraturan Tentang Rumah Susun ( Undang Undang RI No 20 Tahun 2011) Edisi 2012 450.000
92 Buku Saku Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
Berisikan : Ketentuan Pelaksanaan Disiplin PNS dan AD Korpri. 35.000
93 Buku Saku UU Pemilu & Politik 2012
Berisikan 5 UU yang dimuat dalam 1 buku :
UU No. 8 Tahun 2012 ttg Pemilu Anggota DPR, DPD, & DPRD
UU No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum
UU No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik
UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik
UU No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD 60.000
94 Undang-Undang RI No. 2 Tahun 2012 ttg Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum 50.000
95 Peraturan Pemerintah RI No. 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik 50.000
96 Peraturan Pemerintah RI No. 12 Thn 2012 ttg Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan 50.000
97 Peraturan Pemerintah RI No. 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah 50.000
98 Peraturan Pemerintah RI No. 1 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan PPN dan PPN BM 120.000
99 Rencana Tata Ruang Pulau Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi ( Perpres No. 13 & 3 Tahun 2012, Perpres No. 87 & 88 Tahun 2011) 180.000
100 Perpres No. 2 Tahun 2012 tentang Komite Nasional Keselamatan Transportasi ( KNKT) 160.000
101 Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional ( Permendagri No. 20 Tahun 2012) 120.000
102 Pedoman Pendokumentasian Hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Di Daerah ( Permendagri No. 19 Tahun 2012) 80.000
103 Perubahan Permendagri tentang Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi ( Permendagri No. 18 Tahun 2012) 60.000
104 Permendagri No. 13 Tahun 2012 tentang Monografi Desa dan Kelurahan 80.000
105 UU RI No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan UU RI No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS 60.000
106 Undang-Undang RI No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan 70.000
107 Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun 70.000
108 Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara 60.000
109 UU RI No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan UU RI No. 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial 60.000
110 Undang-Undang RI No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum 60.000
111 Undang-Undang RI No. 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin 60.000
112 Undang-undang No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 60.000
113 UU RI No. 9 Tahun 2011 tentang Sistem Resi Gudang dan UU RI No. 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi 60.000
114 Undang-Undang RI No. 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi 60.000
115 Undang-Undang RI No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang 60.000
116 Undang-Undang RI No. 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik 60.000
117 Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan ( PP No. 74 Tahun 2011) 140.000
118 Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional 2010-2025 ( PP No. 50 Tahun 2011) 60.000
119 Peraturan Pemerintah RI No. 48 Tahun 2011 ttg Sumber Daya Genetik Hewan dan Perbibitan Ternak 60.000
120 Peraturan Pemerintah RI No. 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS 60.000
121 Perubahan PP tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ( PP No. 44 Tahun 2011) 50.000
122 Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, Serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan ( PP No. 41 Tahun 2011) 60.000
123 Peraturan Pemerintah RI No. 38 Tahun 2011 tentang Sungai 60.000
124 Peraturan Pemerintah RI No. 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah 60.000
125 PP ttg Pengelolaan Kawasan Suaka Alam & Kawasan Pelestarian Alam, serta Perpres ttg Kebun Raya 2011 70.000
126 Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika ( PP No. 25 Tahun 2011) 60.000
127 Peraturan Pemerintah RI No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian 50.000
128 Perubahan PP tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi ( PP No. 23 Tahun 2011) 60.000
129 Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah ( PP No. 10 Tahun 2011) 60.000
130 Perpres No. 80 Tahun 2011 tentang Dana Perwalian 60.000
131 Perpres No. 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara 70.000
132 Penerapan KTP Berbasis NIP secara Nasional ( Perpres No. 67 Tahun 2011) 60.000
133 Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan Pusat Pelaporan & Analisis Transaksi Keuangan ( Perpres 50 Thn 2011) 60.000
134 Rencana Aksi Nasional HAM Indonesia Tahun 2011-2014 ( Perpres No. 23 Tahun 2011) 70.000
135 Peraturan Menteri Keuangan No. 64/ PMK.05/ 2011 tentang Perubahan Atas PMK No. 97/ PMK.05/ 2010 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap. 60.000
136 Pedoman Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan Kemendagri dan Pemda 2011 80.000
137 Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah ( Permendagri No. 67 Tahun 2011) 50.000
138 Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan 2011 ( Permendagri No. 66 Tahun 2011) 70.000
139 Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kemdagri dan Pemerintahan Daerah ( Permendagri No. 20 Tahun 2011) dan Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian ( Permendagri No. 64 Thn 2011) 60.000
140 Permendagri No. 62 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah ( BOS) 70.000
141 Pedoman Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik Di Daerah ( Permendagri No. 61/ 2011) 60.000
142 Pedoman Orientasi Dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota ( Permendagri No. 57 Tahun 2011) 80.000
143 Pedoman Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Di Daerah Otonom Baru ( Permendagri 55 Thn 2011) 70.000
144 Standar Operasional Prosedur serta Pedoman Organisasi dan tata Kerja Satpol PP 2011 60.000
145 Pembentukan Produk Hukum Daerah ( Permendagri No. 53 Tahun 2011) 100.000
146 Kebijakan Pengawasan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2012 ( Permendagri No. 47 Tahun 2011) 80.000
147 Pedoman Kerja Sama Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah Dengan Ormas dan Lembaga Nirlaba Lainnya Dalam Bidang Kesbangpol Dalam Negeri ( Permendagri No. 39 Tahun 2011) 50.000
148 Pedoman Peningkatan Kesadaran Bela Negara Di Daerah ( Permendagri No. 38 Tahun 2011) 50.000
149 Pedoman Diklat Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Di Daerah ( Permendagri No. 37 Tahun 2011) 80.000
150 Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD ( Permendagri No. 36 Tahun 2011) 100.000
151 Pedoman Fasilitasi Pengaduan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah ( Permendagri No. 33 Tahun 2011) 70.000
152 Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari APBD ( Permendagri No. 39 Tahun 2012 & No. 32 Tahun 2011) 80.000
153 Kode Etik PNS Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri ( Permendagri No. 31 Tahun 2011) 60.000
154 Pedoman Pemda Dalam Rangka Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai2 Pancasila ( Permendari No. 29 Thn 2011) 50.000
155 Permendagri Tahun 2011 tentang Administrasi Kependudukan 80.000
156 Permendagri No. 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan APBD T.A. 2012 60.000
157 Permendagri No. 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 60.000
158 Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar Di Pos Pelayanan Terpadu ( Permendagri No. 19 Thn 2011) 70.000
159 Pedoman Pelaksanaan Tugas Kehumasan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah ( Permendagri No. 13 Tahun 2011) 60.000
160 Himpunan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Tahun 2010 225.000
161 Himpunan Pokok2 Peraturan Kepegawaian Negara Tahun 2011. ( 1 set = 3 jld) 1.350.000
162 Himpunan Peraturan Perundang-undangan RI ( HPP RI) Tahun 2011. ( 1 set = 4 jilid)
( Berisikan : UU, PP, Perpres, Kepres, Inpres Januari s/ d Desember 2011) 1.700.000
163 Peraturan Menteri Keuangan & Dirjen Pajak ttg Penghitungan Pemotongan Pajak Penghasilan ( PPh) 2012 350.000
164 Peraturan Menteri Keuangan dan Dirjen Pajak tentang Pajak Pertambahan Nilai ( PPN) 2012 350.000
165 Peraturan Penggajian, Uang Lembur, Uang Makan, Perjalanan Dinas dan Pensiunan Tahun 2011 150.000
166 Undang-undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman 60.000
167 Undang-undang No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU No. 2 Tahun 2008 ttg Partai Politik 35.000
168 Undang-undang No. 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana 60.000
169 Undang-undang No. 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial 60.000
170 Undang-undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian 60.000
171 Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2011 tentang Angkutan Multimoda 140.000
172 Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan PEMDA 2011. Dilengkapi : Permendagri 40 & 47/ Thn2010 80.000
173 Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ( Permendagri No. 54 Tahun 2010) 70.000
174 Perpres No. 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
Dilengkapi : Permendagri ttg Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Prov. Dan Kab./ Kota 60.000
175 Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan ( Permendagri No.32 Tahun 2010) 70.000
176 Pedoman Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik ( Permendagri No. 36 Tahun 2010) 50.000
177 Ketentraman, Ketertiban Dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Penegakan HAM ( Permendagri No. 44 Tahun 2010) 60.000
178 Permendagri No. 57 Tahun 2010 Tentang Pedoman Standar Pelayanan Perkotaan 60.000
179 Permendagri No. 39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa 50.000
180 Permendagri No. 3 Thn 2011 Ttg Pedoman Pelaksanaan Kegiatan & Anggaran Di Lingkungan Kemdagri 50.000
181 Standar Biaya Tahun Anggaran 2011 60.000
182 Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer Ke Daerah 60.000
183 DAU Daerah Provinsi Dan Kabupaten/ Kota T.A 2011, Perubahan Pedoman Pengelolaan Keuangan DAK Di Daerah serta Perubahan Sistem Informasi Keuangan Daerah 100.000
184 Standar Dokumen Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah ( Standard Bidding Document) . 250.000
185 Perpres No. 54 Tahun 2010 ttg Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah. 175.000
186 Ketentuan Pelaksanaan PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil 80.000
187 PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. 125.000
188 PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. 100.000
189 UU No. 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan 35.000
190 PP No. 61 Tahun 2010 ttg Pelaksanaan UU No. 14 Thn 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 50.000
191 Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ( PP No. 58 Tahun 2010) 70.000
192 Permendagri No. 24 Tahun 2010 Tentang Orientasi Kepemimpinan Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Bagi Bupati/ Walikota Dan Wakil Bupati/ Wakil Walikota 35.000
193 PP No. 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas PP No. 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan 60.000
194 PP No. 68 Tahun 2010 tentang Bentuk Dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang 60.000
195 3 Permendagri Tahun 2010 Mengenai Polisi Pamong Praja 50.000
196 Organisasi dan Tata Kerja serta Tata Naskah Dinas Kemdagri ( Permendagri 55 & 41 Tahun 2010) 80.000
197 Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Formasi Guru PNS di lingkungan Pemda Provinsi/ Kabupaten/ Kota ( Peraturan Kepala BKN No. 4 Tahun 2010) 80.000
198 Juklak Verifikasi dan Validasi Data Tenaga Honorer ( Peraturan Kepala BKN No. 20 Tahun 2010) 70.000
199 Standar Layanan Informasi Publik ( Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010) 60.000
200 Himpunan Peraturan Perundang-undangan RI ( HPP RI) Tahun 2010. ( 1 set = 4 jilid)
( Berisikan : UU, PP, Perpres, Kepres, Inpres Januari s/ d Desember 2010) 1.700.000
201 Himpunan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Tahun 2009 180.000
202 Perpres RI Nomor 29 Tahun 2010 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2011. 1 set 3 jilid 500.000
203 Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. 60.000
204 Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK. 60.000
205 PP Nomor 80 Tahun 2010 Tentang Tarif Pemotongan Dan Pengenaan PPh Pasal 21 Atas Penghasilan Yang Menjadi Beban APBN atau APBD 100.000
206 Peraturan Gaji PNS dan Pensiun Pokok Pensiunan PNS Tahun 2011 60.000
207 PP Mengenai Pajak & Retribusi Daerah ( PP No. 69 & 91 Tahun 2010) serta Transparansi Pendapatan Negara & Daerah ( Perpres No. 26 tahun 2010) . Dilengkapi: Perber Menkeu & Mendagri 2010 ttg Tahapan Persiapan Pengalihan BPHTB Sebagai Pajak Daerah 70.000
208 UU No. 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura dan PP No. 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan 60.000
209 Permendagri No. 30 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sumber Daya Di Wilayah Laut.
Dilengkapi : PP & Perpres 2010 Mengenai Wil. Pesisir & Pulau2 Kecil serta Pengelola Perbatasan 60.000
210 Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, Usaha Dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi serta Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur 2010 70.000
211 Perpres Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Intelijen Negara dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme 80.000
212 Perpres No. 21 Tahun 2010 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan 60.000
213 Pedoman Pengelolaan Sampah ( Permendagri No. 33 Tahun 2010) 35.000
214 Pedoman Pemantauan Orang Asing, Ormas Asing serta Tenaga Kerja Asing Di Daerah ( Permendagri No. 49 & 50 Tahun 2010) 70.000
215 Pedoman Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan ( Permendagri No. 65 Tahun 2010) 50.000
216 Penggolongan Dan Kodefikasi Barang Milik Negara ( PMK No. 29/ Pmk.06/ 2010) 80.000
217 PMK No. 93 & 176 Tahun 2010 tentang Juklak Lelang dan Balai Lelang 50.000
218 Himpunan Peraturan Per UU an Bidang Kesehatan & RS 2005-2010. Edisi 2011. 360.000
219 PP No. 7 Tahun 2011 tentang Pelayanan Darah. Dilengkapi : Permenkes tentang Klinik 50.000
220 Himpunan Peraturan Per UU an Kepolisian Negara RI 2009-2010. Edisi 2011. 300.000
221 Implementasi Prinsip & Standar HAM Dlm Penyelenggaraan Tugas Polri ( Per Kapolri No. 8/ 2009) 60.000
222 Undang-undang RI No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI.
Dilengkapi : UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara & UU No. 34 Tahun 2004 ttg TNI 60.000
223 Pengadaan, Pengedaran, Penjualan, Pengawasan, dan Pengendalian Minuman Beralkohol. ( Permendag No.43/ M-DAG/ PER/ 9/ 2009 & No. 53/ M-DAG/ PER/ 12/ 2010) 35.000
224 Permendiknas No. 7 Thn 2010 ttg Pemenuhan Kebutuhan, Peningkatan Profesionalisme, & Peningkatan Kesejahteraan Guru, Kepala Sekolah/ Madrasah, & Pengawas Di Kawasan Perbatasan & Pulau Kecil Terluar 60.000
225 UU No. 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Ttg Grasi 60.000
226 UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang 60.000
227 UU No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya 50.000
228 UU No. 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka 35.000
229 PP Mengenai Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara, Kegiatan Usaha Panas Bumi serta Reklamasi dan Pascatambang ( PP No. 55, 70 & 78 Tahun 2010) 70.000
230 Peraturan Menteri Agama No. 16 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Pendidikan Agama Pada Sekolah. Dilengkapi : Permenag No. 4 Tahun 2009 ttg Adm Pendaftaran Wakaf Uang. 80.000
231 Peraturan Kepala BKPM Mengenai Penanaman Modal & Investasi 2009-2010 100.000
232 Peraturan Menteri ESDM Tahun 2009 tentang Tenga Listrik, LPG, Panas & Gas Bumi. 60.000
233 Peraturan Menteri Hukum & HAM tentang Cetak Biru Pembaruan Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan Serta Panduan Penelitian Di Bidang HAM 70.000
234 Kumpulan Peraturan Menteri Kehutanan Tahun 2010-2011 130.000
235 3 Permenakertrans Tahun 2010 Tentang Tenaga Kerja 60.000
236 Kumpulan Peraturan KPU & Bawaslu Tahun 2010 100.000
237 Peraturan LAN Tentang Diklat dan Widyaiswara 80.000
238 5 ( lima) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Tahun 2010 100.000
239 Permen Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak 2009 Mengenai Layak Anak & Data Gender 80.000
240 Peraturan Menteri Perindustrian No. 35, 59 & 75 Tahun 2010 tentang Kawasan Industri, Kendaraan Bermotor & Produksi Pangan Olahan 70.000
241 Peraturan-Peraturan Menteri Pertahanan Tahun 2009-2010 70.000
242 Kumpulan Peraturan Menteri Pertanian 2009-2010 110.000
243 Kumpulan Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Tahun 2010 80.000
244 Peraturan-Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Tahun 2010 60.000
245 Direktori Pemerintahan RI 2010-2011. ( Berisikan : Daftar Nama & Alamat Pejabat Pemerintahan Pusat & Daerah, Kedutaan Besar, BUMN & ORMAS/ LSM) 400.000
246 Perpres No. 1 Tahun 2007 ttg Pengesahan, Pengundangan, & Penyebarluasan Peraturan Per UU an 60.000
247 Sistem Informasi Pengawasan Penyelenggaran PEMDA Secara Nasional ( Permendagri No. 1/ 2010) 50.000
248 Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2010-2014 ( Permendagri No. 16 Tahun 2010) 70.000
249 PP No. 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi 50.000
250 PP No. 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD Tentang Tata Tertib DPRD
50.000
251 Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaaan BPK ( Permendagri No. 13 Tahun 2010) 60.000
252 PP No. 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaran Pendidikan 50.000
253 PP No. 14 Tahun 2010 tentang Pendidikan Kedinasan
50.000
254 PP No. 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas PP No. 16 Tahun 1994 Ttg Jabatan Fungsional PNS
50.000
255 PP No. 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja 50.000
256 Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan ( Permendagri No. 4 Tahun 2010) 50.000
257 PP No. 35 Tahun 2010 ttg Pelaksanaan UU 20 Thn 2009 ttg Gelar, Tanda Jasa, & Tanda Kehormatan. 50.000
258 4 PP Tahun 2010 Tentang Kehutanan ( PP 10-2010, PP 12-2010, PP 24-2010, PP 36-2010) . Dilengkapi : PP 60-2009 & PP 45-2004 tentang Perlindungan Hutan 60.000
259 PP No. 11 Tahun 2010 Tentang Penertiban Dan Pendayagunaan Tanah Terlantar 85.000
260 PP No. 22 & 23 Tahun 2010 Tentang Pertambangan 60.000
261 PP No. 37 Tahun 2010 tentang Bendungan
50.000
262 PP No. 15 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang 70.000
263 PP No. 18 tahun 2010 tentang Usaha Budidaya Tanaman 50.000
264 3 PP Tahun 2010 Tentang Angkutan Di Perairan ( PP 20-2010) , Perlindungan Lingkungan Maritim ( PP 21-2010) , & Kenavigasian ( PP 5-2010) 80.000
265 Permendagri No. 11 & 12 Tahun 2010 tentang Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Perkawinan 50.000
266 Permendagri No. 15 & 18 Tahun 2010 tentang Pelaporan Kematian dan Pejabat Pencatatan Sipil 60.000
267 Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2010 ( Perpres No. 21 Tahun 2009) . 3 Jld 275.000
268 Himpunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Kehutanan 2008-2009 300.000
269 Himpunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Perdagangan 2008-2009. 300.000
270 Himp. Peraturan Per UU an Bid. Ketenagakerjaan & Ketransmigrasian 2008-2009 200.000
271 Himp. Peraturan Perundang-undangan Bidang Kelautan & Perikanan 2008-2009. 300.000
272 Himp. Peraturan Perundang-undangan Bid. Kebudayaan & Pariwisata 2008-2009. 300.000
273 UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan
50.000
274 Pembentukan Produk Hukum di Lingkungan Dep. Dalam Negeri ( Permendagri No. 68 Tahun 2009) 60.000
275 Tata naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah ( Permendagri No. 54 Tahun 2009) 60.000
276 Pakaian Dinas PNS di Lingk. Depdagri & Pemda ( Permendagri No. 53 Thn 2009 & No. 60 Thn 2007) 50.000
277 Pelayanan terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal ( Perpres No. 27 Tahun 2009) 50.000
278 Pedoman Bagi PNS Tahun 2009 415.000
279 Peraturan Baru Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara & PNS 2010 55.000
280 PP No. 63 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas PP No. 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS 60.000
281 UU No. 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD Dan DPRD 70.000
282 UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan 60.000
283 UU No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah 60.000
284 Permendagri No. 25 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penyusunan APBD T. A. 2010 70.000
285 Himpunan Peraturan Pengelolaan Barang Milik Negara Tahun 2009 315.000
286 Himpunan Peraturan Ttg. APBN, APBD Dan Dana Alokasi Umum Dan Khusus 275.000
287 Pedoman Pengelolaan Kawasan Perkotaan ( PP No. 34 Tahun 2009) 60.000
288 4 UU Tahun 2009 : 1) . UU No. 25 Thn 2009 tentang Pelayanan Publik. 2) . UU No. 24 Thn 2009 ttg Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. 3) . UU No. 20 Thn 2009 ttg Gelar, Tanda Jasa, & Tanda Kehormatan. 4) . UU No. 18 Tahun 2009 ttg Peternakan dan Kesehatan Hewan
80.000
289 UU No. 37 tahun 2009 tentang Perubahan UU No. 9 tahun 1992 tentang Keimigrasian 50.000
290 5 UU Di Bidang Peradilan Tahun 2009 : 1) . UU No. 3 Tahun 2009 ttg MA. 2) . UU No. 48 Tahun 2009 ttg Kekuasaan Kehakiman . 3) . UU No. 49 Tahun 2009 ttg Peradilan Umum. 4) . UU No. 50 Tahun 2009 Ttg Peradilan Agama. 5) . UU No. 51 Tahun 2009 ttg Peradilan Tata Usaha Negara.
155.000
291 Himpunan Peraturan Tentang Usaha Jasa Konstruksi 85.000
292 Himpunan Peraturan Pemberantasan Korupsi, kolusi & Nepotisme ( KKN) 2010 70.000
293 Pedoman Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Kolusi & Nepotisme. ( Termasuk UU No. 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi) 155.000
294 Pedoman Pemeriksaan di bidang Perpajakan Tahun 2009. 100.000
295 PMK No.01/ PM.02/ 2009 ttg Standar Biaya Umum T.A. 2010 & Penyus. Standar Biaya Khusus TA. 2010 90.000
296 Pedoman Pelaksanaan Inventarisasi, Penilaian & Pelaporan Dalam Rangka Penertiban Barang Milik Negara ( PMK No. 109/ PMK.06/ 2009) 80.000
297 Permenkeu No.119/ PMK.02/ 2009 Ttg.Petunjuk Penyusunan DIPA 55.000
298 Pedoman Teknis Tatacara Pemotongan Penyetoran & Pelaporan PPh Pasal 21 Dan/ Atau PPh Psl 26 85.000
299 Suplemen 20: Peraturan Praktis Bagi Penyelenggara Otonomi Daerah 245.000
300 Suplemen 19: Peraturan Praktis Bagi Penyelenggara Otonomi Daerah 245.000
301 Suplemen 18: Peraturan Praktis Bagi Penyelenggara Otonomi Daerah 245.000
302 Suplemen 17: Peraturan Praktis Bagi Penyelenggara Otonomi Daerah 245.000
303 UU No. 16 Tahun 2009 Tentang Penetapan Perppu No. 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas UU No. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan 115.000
304 UU No. 20 & 24 Tahun 2009 Tentang Gelar, Tada Jasa, Dan Tanda Kehormatan & Bendera, Bahasa, Dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan 55.000
305 UU No. 30 & 38 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan & Pos 60.000
306 UU.No.42 Th.2009 Ttg.Pajak Pertambahan Nilai & PPN BM Barang/ Jasa 85.000
307 UU No. 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 2 Tahun 1986 Ttg Peradilan Umum 70.000
308 UU No. 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 7 Th. 1989 Ttg Peradilan Agama 55.000
309 4 ( empat) UU Tahun 2009 : 1) . UU No. 29 Tahun 2009 Tentang Ketransmigrasian. 2) . UU No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. 3) . UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. 4) . UU No. 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus.
70.000
310 5 ( lima) UU Tahun 2009 : 1) . UU No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga. 2) . UU No. 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan. 3) . UU No. 38 Tahun 2009 tentang Pos. 4) . UU No. 33 Tahun 2009 tentang Perfilman. 5) . UU No. 31 Tahun 2009 tentang MKG.
80.000
311 Tindak Lanjut Pedoman Tata Cara Hak Atas Tanah Tahun 2009 155.000
312 Himpunan Peraturan Ketenagakerjaan dan Pengawasan Tenaga Kerja Th.2009 275.000
313 Himpunan Peraturan Tentang Pertanahan ( Agraria) Tahun 2010 275.000
314 PP No. 37 Tahun 2009 Tentang Dosen 60.000
315 UU No. 29, 31 & 33 Tahun 2009 Tentang : - Perubahan Atas UU No. 15 Th. 1997 Tentang Ketransmigrasian, - Meterologi, Klimatologi, & Geofisika, - Perfilman 60.000
316 UU No. 40, 43, & 52 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan, Kearsipan, Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga 60.000
317 UU No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan 50.000
318 Pembiayaan, Pembinaan, dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan ( PP No. 43 Tahun 2009) . 70.000
319 Peraturan Pelaksanaan Di Bidang Cukai Tahun 2009 115.000
320 PP No. 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas PP No. 6 Th. 2007 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan 65.000
321 PP No. 61 Tahun 2009 Tentang Kepelabuhanan 85.000
322 UU No. 30 Thn 2009 ttg Ketenagalistrikan & UU No. 32 Thn 2009 ttg Perlindungan & Pengelolaan LH
90.000
323 UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 60.000
324 UU No. 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan 65.000
325 UU No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas UU No. 31 Th. 2004 Tentang Perikanan 60.000
326 PP No. 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian. 60.000
327 4 UU Bidang Hukum & Sosial Budaya : 1) . UU No. 35 Thn 2009 ttg Narkotika. 2) . UU No. 5 Thn 1997 ttg Psikotropika. 3) . UU No. 36 Tahun 2009 ttg Kesehatan. 4) . UU No. 44 Tahun 2009 ttg Rumah Sakit.
100.000
328 Himpunan Peraturan Kepegawaian Tahun 2008 ( 4 Jld) 1.650.000
329 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika 60.000
330 UU No. 36 & 44 Tahun 2009 Tentang Kesehatan & Rumah Sakit 65.000
331 UU.RI No.43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan 85.000
332 Kebijakan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2009 80.000
333 Permenkeu Tahun 2009 tentang Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah, Sistem Akuntansi Hibah serta Penyaluran Hibah Kepada Pemda ( PMK No. 21, 40, 168 & 169 Tahun 2009) 70.000
334 Pedoman Hubungan Kerja Organisasi Perangkat Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemda. Edisi 2009 25.000
335 Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri. Dilengkapi : Standar Biaya Umum T.A. 2009 50.000
336 Kode Etik Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah ( Permendagri No. 11 Tahun 2009) 25.000
337 Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi. Edisi 2009 95.000
338 Peraturan Gaji PNS, TNI & Polri 2009. Dilengkapi: Kerja Lembur, Uang Lembur & Uang Makan Bagi PNS 35.000
339 Penetapan Pensiun Pokok PNS, TNI, & Polri Tahun 2009 90.000
340 Permendagri No. 16 tahun 2009 ttg Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran Di Daerah 25.000
341 Rencana Bisnis dan Anggaran Serta Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum ( PMK No. 44/ PMK.05/ 2009) . Dilengkapi : Pedoman Akuntansi & Pelaporan Keuangan BLU
60.000
342 Undang-undang No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung
50.000
343 Undang-undang No. 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan
50.000
344 Undang-undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan
35.000
345 Undang-undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
35.000
346 Kumpulan Peraturan ttg Pelayanan Publik. Edisi 2009 80.000
347 Peraturan ttg Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah. Edisi 2009 60.000
348 Peraturan Mengenai Kecamatan, Desa & Kelurahan. Edisi 2009 50.000
349 Persyaratan & Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ( Perpres No. 25 Tahun 2008) 25.000
350 UU & PP Tentang Administrasi Kependudukan. Edisi 2009 50.000
351 Program Reformasi Penganggaran dan Perbendaharaan Negara ( KMK No. 72/ KMK.05/ 2009) . 50.000
352 Fasilitas Penjaminan KUR 2009. Dilengkapi : PMK No.48/ PMK.05/ 2009 ttg Kredit Ketahanan Pangan dan Energi 60.000
353 Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya ( Permendagri No. 55 Tahun 2008) 80.000
354 Pedoman Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran Di Lingkungan Dep. Dalam Negeri Tahun 2009 25.000
355 Tata Cara Pengadaan & Penerusan Pinjaman Dalam Negeri Oleh Pemerintah ( PP No. 54 Thn 2008) 25.000
356 Peraturan Pemerintah tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Tahun 2009 35.000
357 Peraturan Penggajian, Uang Lembur, Uang Makan, Perjalanan Dinas, dan Pensiunan Tahun 2009 135.000
358 Undang-undang No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan
90.000
359 Undang-undang No. 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia 35.000
360 Undang-undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara
60.000
361 Peraturan Perbankan 2009 115.000
362 Perubahan Undang-undang Bank Indonesia & Lembaga Penjamin Simpanan 2009 70.000
363 Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Beserta Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum. Edisi 2009 160.000
364 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri 35.000
365 Rumpun Pendidikan & Pelatihan Teknis Substantif Pemda ( Permendagri No. 37 Tahun 2008) 35.000
366 Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi Dan Dana Tugas Pembantuan ( PMK No. 156/ PMK.07/ 2008)
60.000
367 Peraturan/ Keputusan Menteri Keuangan tentang Badan Layanan Umum. Edisi 2009 90.000
368 Peraturan/ Keputusan Menteri Keuangan tentang Investasi Pemerintah. Edisi 2009 70.000
369 Peraturan Pemerintah No. 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas PP Nomor 6 Tahun 2005 Ttg Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 90.000
370 Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2008 tentang Perubahan PP Tentang Pemberhentian PNS
50.000
371 Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2008 tentang Guru
50.000
372 Permendagri No. 62 Thn 2008 ttg Standar Pelayanan Minimal Bid. Pemerintahan Dalam Negeri Di Kab/ Kota 25.000
373 Reformasi Birokrasi Dalam Pelayanan Publik. Edisi 2009 115.000
374 Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah & Hibah dan Bantuan Daerah 100.000
375 Undang-undang No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis
25.000
376 Undang-undang No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
70.000
377 Undang-undang No. 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara
25.000
378 Undang-undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi
25.000
379 Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
60.000
380 Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2009 tentang Perubahan PP Penyelenggaraan Program Jamsostek 50.000
381 Perpres tentang Pembiayaan Sekunder Perumahan. Dilengkapi : Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana & Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah. Edisi 2009 25.000
382 Permendagri ttg Penerimaan & Pemberian Bantuan Ormas Dari & Kepada Pihak Asing. Edisi 2009 25.000
383 Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah & Penyederhanaan dan Percepatan Standar Prosedur Operasi Pengaturan dan Pelayanan Pertanahan Tertentu. Edisi 2009 110.000
384 5 Undang-undang Tahun 2008 ( Penerbangan, MA, BHP. Kepariwisataan & Kesejahteraan Sosial) 115.000
385 Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 25.000
386 Undang-undang No. 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Haji 25.000
387 Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Komisi Informasi Pusat 35.000
388 Undang-undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran 50.000
389 Undang-undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah 25.000
390 Undang-undang No. 19 Tahun 2008 ttg Surat Berharga Syariah 50.000
391 Undang-undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah
25.000
392 Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah 50.000
393 UU No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan UU Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan
100.000
394 Undang-undang No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia
50.000
395 Undang-undang No. 39 Thn 2008 ttg Kementerian Negara 35.000
396 Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah 50.000
397 Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar 50.000
398 Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan 50.000
399 Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan
50.000
400 Peraturan Pemerintah No. 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan
35.000
401 Pelanggaran Hak Asasi Manusia. Edisi 2008 110.000
402 Petunjuk Pelaksanaan Undang-undang Perbendaharaan Negara. Edisi 2008 85.000
403 Pedoman Pemberian Insentif & Pemberian Kemudahan Penanaman Modal Di Daerah ( PP 45 Tahun 2008) 35.000
404 Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma ( PP No. 83 Tahun 2008) Serta Tata Cara Pelaksanaan Hubungan dan Kerja Sama Polri ( PP No. 68 tahun 2008) 35.000
405 Kumpulan Peraturan ttg Kependidikan 2008 60.000
406 Peraturan Mendagri No. 6 Tahun 2008 tentang Kode & Data Wilayah Administrasi Pemerintahan
60.000
407 Pilihan Peraturan Di Bidang Pertanahan. Edisi 2008 110.000
408 Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan Berdasarkan UU KUP, Edisi 2008 75.000
409 Sertifikasi Dosen dan Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru/ Jabatan Dosen 80.000
410 Peraturan Menteri Keuangan No. 17/ PMK.01/ 2008 tentang Jasa Akuntan Publik 60.000
411 PP RI No. 7 Tahun 2008 Ttg Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Beserta : Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ( PP.No. 6 Tahun 2008) & Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian & Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ( PP. No. 8 Thn 2008) 70.000
412 UU RI No. 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD 65.000
413 UU RI No. 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ke2 Atas UU No. 32 Thn 2004 Ttg Pemerintahan Daerah 75.000
414 Pedoman Pakaian Dinas PNS dan Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah & Kepala Desa 65.000
415 Permendagri No. 21 Th. 2007 Ttg. Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD Serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Opresional 50.000
416 Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingk. Pemerintah Prov., Kab./ Kota. ( Permendagri 9 & 10 Thn 2008) 70.000
417 Peraturan Pemerintah RI No. 50 Tahun 2007 Ttg Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah 30.000
418 Pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Di Daerah ( Permendagri No. 29 Tahun 2008) serta Pedoman Perencanaan Kawasan Perkotaan dan Kerjasama Pembangunan Perkotaan ( Permendagri No. 1 Tahun 2008 & No. 69 Tahun 2007) 60.000
419 Pedoman Analisis Beban Kerja dan Pejabat Pengawas Pemerintah, di Lingkungan Depdagri Pemda ( Permendagri No. 12 & 8 Thn 2008) serta Norma Pengawasan & Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah ( Permendagri No. 28 Thn 2007) . Dilengkapi: Ped. Pemeriksaan Reguler dan Pendelegasian Wewenang Hukuman Disiplin PNS, di Lingk. Depdagri ( Permendagri No. 2 & 5 Thn 2008) 70.000
420 Permendagri No. 7 Tahun 2008 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Dilengkapi : Peraturan tentang Desa ( PP No. 45 Tahun 2007, Permendagri No. 50, 51, 42, 38, 37, 35 Tahun 2007, Permendagri No. 21 Tahun 2008) 65.000
421 Permendagri Nomor 32 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2009 60.000
422 Pedoman Pemeriksanaan Dalam Rangka Berakhirnya Masa Jabatan Kepala Daerah ( Permendagri No. 24 Tahun 2007) & Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ( Permendagri No. 44 Tahun 2007) 55.000
423 Permendagri No. 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Perda dan Peraturan Kepala Daerah. Dilengkapi : Permendagri No. 28 Thn 2008 Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Tata Ruang Daerah 55.000
424 Pedoman Pelaksanaan Reviu Atas Laporan Keuangan Pemda ( Permendagri No. 4 Thn 2008) 50.000
425 Pengelolaan Barang Milik Negara dan Daerah ( PP No. 38 Tahun 2008) serta Pengelolaan Uang Negara/ Daerah ( PP No. 39 Tahun 2007) 55.000
426 Suplemen 16 : Peraturan Praktis Bagi Penyelenggaraan Otonomi Daerah 245.000
427 Suplemen 15 : Peraturan Praktis Bagi Penyelenggaraan Otonomi Daerah 245.000
428 Suplemen 14 : Peraturan Praktis Bagi Penyelenggaraan Otonomi Daerah 245.000
429 PP No. 78 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah. 60.000
430 Undang-Undang RI No. 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik 80.000
431 Himpunan Peraturan Penanggulangan Bencana Tahun 2008 60.000
432 7 ( tujuh) UU Tahun 2008 Tentang : 1) . Penggunaan Bahan Kimia dan Larangan Penggunaan Bahan Kimia Sebagai Senjata Kimia, 2) . Informasi dan Transaksi Elektronik, 3) . Penyelenggaraan Ibadah Haji, 4) . KIP, 5) . Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana, 6) . Pengelolaan Sampah, 7) . Surat Berharga Syariah Negara 80.000
433 Undang-Undang Di Bidang Perhubungan Tahun 2008 ( Perkeretaapian & Pelayaran) 90.000
434 Peraturan Presiden RI No. 38 Tahun 2008 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2009 200.000
435 Direktori Pemerintahan RI 2008 2009 ( Edisi Indonesia) . 350.000
436 Persyaratan & Tatacara Pengangkatan Sekdes Menjadi PNS serta Ketentuan Pelaksanaannya ( PP 45/ 2007) 50.000
437 Peraturan Menteri Keuangan No. 91/ PMK.05/ 2007 Tentang Bagan Akun Standar 60.000
438 4 ( empat) PP Bidang PEMDA : * Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan & Pemberh. Kepala Daerah/ Wkl. * Pembagian Urusan Pemerintahan. * Org. Perangkat daerah. * Tatacara Pelaksanaan Kerjasama Daerah. 275.000
439 PP No. 43 Tahun 2007 tentang Perubahan PP Ttg Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon PNS dan PP No. 45 Tahun 2007 tentang Persyaratan & Tata Cara Pengangkatan Sekdes Menjadi PNS 115.000
440 Permendagri No. 15 Thn 2008 ttg Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah. 55.000
441 Cadangan Pangan Pemerintah Desa ( Permendagri No. 30 Tahun 2008) 50.000
442 Pedoman Penyelenggaraan DIKLAT & LITBANG Di Lingk.Depdagri & Pemda. ( Permendagri 31& 33/ 2007) 55.000
443 Pedoman Adm. Kelurahan & Pelimpahan Urusan Pemerintahan Kab./ Kota Kepada Lurah ( Permendagri 34& 36/ 2007) 55.000
444 Ped. Pelestarian & Pengembangan Adat Istiadat & Nilai Sosbud Masyarakat ( Permendagri No. 52/ 2007) & Pedoman Pelestarian & Pengembangan Bahasa Negara & Bahasa Daerah ( Permendagri No. 40 thn 2007) . 55.000
445 Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal ( Permendagri No. 79/ 2007) 50.000
446 PP RI No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional 135.000
447 Peraturan Pemerintah RI Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Air 65.000
448 PP 38 Thn 2007 Ttg Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemda Prov., & Pemda Kab./ Kota 150.000
449 Peraturan Pemerintah RI No. 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah. 50.000
450 Undang-undang RI No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas ( PT) 80.000
451 Undang-undang RI No. 39 Tahun 2007 Tentang Cukai 50.000
452 Peraturan Tindak Lanjut Perpajakan ( Januari - Juni ) 85.000
453 Peraturan Tindak Lanjut Perpajakan ( Juli - Desember ) 125.000
454 UU. No. 28 Tahun 2007 Ttg Ketentuan Umum & Tata Cara Perpajakan 75.000
455 Kep. Menkeu dan Dirjen Pajak Ttg Penghitungan & Pemotongan Pajak Penghasilan ( PPh) 2009 215.000
456 Keputusan Menkeu dan Dirjen Pajak Ttg Pajak Pertambahan Nilai ( PPN) 2009 215.000
457 Perpres 95/ 2007 Ttg Perub Ke 7 Atas Keppres No. 80 Thn 2003 ttg Ped. Pelak. Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah 65.000
458 Himpunan Peraturan Pajak Penghasilan ( PPh) 55.000
459 Himpunan Peraturan Perundang-undangan Pajak Pertambahan Nilai ( PPN) 65.000
460 Himpunan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan ( KUP) 125.000
461 PP RI No. 30 Tahun 2008 tentang Penyeleggaraan Penelitian dan Pengembangan Perikanan. 55.000
462 PP No. 44 Tahun 2008 ttg Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban 25.000
463 Kebijakan Umum Pertahanan Negara ( Perpres No. 7 Tahun 2008) 25.000
464 Tatacara Pengadaan, Penetapan & Pengalihan Status, & Pengalihan Hak Atas Rumah Negara ( Perpres 11 Thn 2008) 50.000
465 Peraturan Pemerintah RI No. 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan 50.000
466 Buku Tarif Bea Masuk Indonesia 400.000
467 Peraturan Pemerintah RI No. 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak 50.000
468 Permendagri 59 Thn 2007 ttg Perub.Atas Permendagri No.13 Thn 2006 ttg Ped. Pengelolaan Keuangan Daerah 65.000
469 Kamus Besar Bah. Indonesia 250.000
470 Kamus Hukum 150.000
471 Kamus Indonesia Inggris 125.000
472 Kamus Inggris - Indonesia 125.000
473 Atlas Indonesia dan Dunia 125.000
474 Tindakan / Kebijakan Yang Dianggap Korupsi 40.000
475 Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2007 40.000
476 Peraturan Tentang Pencarian & Pertolongan ( Musibah / Bencana / Kecelakaan) , Edisi 2007 40.000
477 Kedudukan Protokoler & Keuangan Serta Pedoman Penyusunan Perat. Tata Tertib DPRD Thn 2007 65.000
478 Pedoman Teknis Penggunaan Produksi Dalam Negeri 25.000
479 Pedoman Pelaks. Tugas Kepala Daerah/ Wkl. Kepala Daerah Dlm Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama 20.000
480 Peraturan Tentang Desa Dan Kelurahan Tahun 2007 65.000
481 Tata Hutan & Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan Tahun 2007 45.000
482 Permendagri No. 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah 85.000
483 UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang 50.000
484 UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 50.000
485 UU No. 24 Tahun 2007 ttg Penanggulangan Bencana. Dilengkapi : Ped. Umum Mitigasi Bencana 2006 50.000
486 UU No. 23 Tahun 2007 tentang Perkerataapian 50.000
487 UU No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum 60.000
488 UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang 50.000
489 UU No. 17 Tahun 2007 ttg Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 65.000
490 PP No. 25 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas PP No. 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan & Pemberhentian Kepala Daerah & Wkl. Kepala Daerah 80.000
491 PP No. 23 Tahun 2007 tentang Daerah Hukum Kepolisian Negara RI 25.000
492 PP 15/ 2007 ttg Tatacara Memperoleh Informasi Ketenagakerjaan & Penyusunan serta Pelaksanaan Perenc.Tenaga Kerja. 50.000
493 PP No. 8 Tahun 2007 tentang Investasi Pemerintah 50.000
494 Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan 2007 40.000
495 Peraturan2 tentang Perusahaan Daerah Air Minum 2007 50.000
496 Pedoman Pelaksanaan Kegiatan & Anggaran di Lingkungan Departemen Dalam Negeri 2007 50.000
497 Petunjuk Teknis Penyusunan & Penetapan Standar Pelayanan Minimal 2007. 25.000
498 Kader & Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat. Dilengkapi : Ped. Penataan Lemb. Kemasyarakatan 50.000
499 Penyelenggaraan Perlombaan Desa & Kelurahan. Dilengkapi : Ped. Pengelolaan Kekayaan Desa 2007 25.000
500 Tatacara Evaluasi Rancangan Perda ttg APBD & Ranc. Peraturan Kepala Daerah ttg Penjabaran APBD 50.000
501 Pedoman Umum Pembentukan Komisi Penanggulangan Aids & Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Penanggulangan HIV & AIDS di Daerah 2007. Dilengkapi : Komisi Penangg. AIDS Nasional 25.000
502 UU No. 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden 20.000
503 UU No. 17 tahun 2006 tentang Kepabeanan 70.000
504 UU No. 16 tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan 60.000
505 UU No. 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan ( BPK) 25.000
506 UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi & Korban 25.000
507 UU No. 9 Tahun 2006 tentang Resi Gudang. 50.000
508 UU No. 7 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama 60.000
509 UU Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana 50.000
510 UU & PP tentang Ketenaganukliran 50.000
511 UU & PP Tahun 2006 tentang Wakaf 40.000
512 UU & PP Tahun 2006 tentang Jalan 60.000
513 UU & PP Tahun 2006 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga 50.000
514 Pelaksanaan Perlindungan Asuransi Barang Milik/ Dikuasai Pemda 20.000
515 Pedoman Akuntansi Konstruksi Dlm Pengerjaan & Ped. Akuntansi Persediaan. ( Per. Dirjen Perbendaharaan 2006) 60.000
516 Dewan Teknologi Informasi & Komunikasi Nasional 2006 25.000
517 Katalog : Undang-undang RI ( UU ) Sejak Tahun 1945 60.000
518 Katalog : Peraturan Pemerintah RI ( PP ) Sejak Tahun 1945 75.000
519 Katalog : Peraturan Presiden RI ( Perpres) , Keputusan Presiden RI ( Keppres) , & Inpres Sejak thn 1946 100.000
520 Katalog : Permendagri, Kepmendagri & Inmendagri Sejak Tahun 1946 125.000
521 Himpunan Peraturan Per UU an Dep. Dalam Negeri 2008. ( Permendagri, Kepmendagri, Inmendagri) 250.000
522 Himpunan Peraturan Per UU an Dep. Dalam Negeri 2007. ( Permendagri, Kepmendagri, Inmendagri) 250.000
523 Himpunan Peraturan Per UU an Dep. Dalam Negeri 2006. ( Permendagri, Kepmendagri, Inmendagri) 150.000
524 Himpunan Peraturan Per UU an Dep. Dalam Negeri 2005. ( Permendagri, Kepmendagri, Inmendagri) 125.000
525 Pedoman Penegasan Batas Daerah. Dilengkapi : UU Perairan Indonesia 50.000
526 Standardisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah 2006 50.000
527 Perpindahan Menjadi PNS Pusat dan PNS Daerah 50.000
528 Komunitas Intelijen Daerah 40.000
529 Bentuk & Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah 2006 60.000
530 Pengelolaan BPR Milik Pemerintah Daerah 2006. Dilengkapi : UU Perusahaan Daerah 65.000
531 Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah 2006. 25.000
532 Kebijakan Energi Nasional 2006 50.000
533 Sistem Pelatihan Kerja Nasional. Dilengkapi : PP tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi 60.000
534 Peraturan Mendiknas No. 22 Tahun 2006 ttg Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar & Menengah. 50.000
535 Peraturan Mendiknas No. 23 Tahun 2006 ttg Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Dikdasmen 50.000
536 Perpres No. 65 Thn 2006 ttg Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. 50.000
537 Perpres No. 67 Tahun 2006 tentang Lembaga Ketahanan Nasional ( Lemhanas) 25.000
538 Perpres No. 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan 50.000
539 Organisasi & Tata Kerja Instansi Vertikal di Lingkungan Departemen Keuangan 2006 50.000
540 PP ttg Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan/ atau Penerimaan Hibah serta Penerusan Pinjaman / Hibah LN 50.000
541 Tata Cara Permohonan Pendaftaran Desain Tata Letak Terpadu 2006 25.000
542 Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2006 tentang Irigasi 50.000
543 PP Tahun 2006 tentang Penyediaan & Pemanfaatan Tenaga Listrik 50.000
544 Syarat & Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan 50.000
545 Peraturan Pemerintah Tahun 2006 tentang Perum Percetakan Uang RI 60.000
546 PP Tahun 2006 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/ Daerah 60.000
547 Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan 50.000
548 Perizinan Melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bagi Lembaga/ Badan/ Orang Asing 25.000
549 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ( Permendagri No. 13 Tahun 2006) . 150.000
550 Pengelolaan Keuangan Daerah ( PP No. 58 Tahun 2005) . Dilengkapi : PP No. 54 Thn 2005 ttg Pinjaman Daerah, PP No. 55 Thn 2005 ttg Dana Perimbangan, PP No. 56 Thn 2005 ttg Sistem Informasi Keuangan Daerah, & PP No. 57 Tahun 2005 ttg Hibah Kepada Daerah. 65.000
551 Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ( PP No. 8 Tahun 2006) . 60.000
552 Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah ( PP No. 6 Tahun 2006) . 65.000
553 Pedoman Pembinaan & Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ( PP No. 79 Tahun 2005) . 60.000
554 Undang-undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI 15.000
555 Ketentuan & Tata Cara Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan ( SIUP) 25.000
556 Ketentuan & Tata Cara Penerbitan Usaha Waralaba 25.000
557 Pengawasan & Pengendalian Minuman Beralkohol 25.000
558 Peraturan Pelaksanaan UU tentang Bangunan Gedung 50.000
559 Undang-undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. 90.000
560 Juklak Pemotongan, Penyetoran & Pelaporan PPh Psl 21 & 26, Sehubungan Dgn Pekerjaan Jasa & Keg Orang Pribadi 45.000
561 Himpunan Peraturan Hak Asasi Manusia ( HAM) Thn 2005 70.000
562 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Yang Bebas Korupsi, Kolusi & Nepotisme 60.000
563 Standar Akuntansi Pemerintahan 2005 ( PP No. 24 Thn 2005) 70.000
564 Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Pejabat Pemerintah Pusat & Daerah. Edisi 2005 55.000
565 Pengelolaan Keuangan Badan Pelayanan Umum 55.000
566 Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum 60.000
567 Pedoman Penetapan Tarif Retribusi Jasa Umum 70.000
568 Peraturan Ttg Kependudukan & Keluarga Sejahtera 45.000
569 Peraturan Pemerintah tentang Bantuan Keuangan Kepada Parpol 15.000
570 Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah. 100.000
571 Peraturan Pemerintah Tahun 2007 tentang Keolahragaan 50.000
572 Undang-undang No. 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional 40.000
573 Kumpulan Peraturan Penunjang Pelaksanaan OTDA 2008-2009. ( Permendagri, Kepmendagri, PP & Keppres) . 200.000
574 Kumpulan Peraturan Penunjang Pelaksanaan Otonomi Daerah Tahun 2006-2007. 200.000
575 Kumpulan Peraturan Penunjang Pelaksanaan Otonomi Daerah Tahun 2004-2005. 200.000
576 Kumpulan Peraturan Penunjang Pelaksanaan Otonomi Daerah Tahun 2003-2004. 200.000
577 Kumpulan Peraturan Penunjang Pelaksanaan Otonomi Daerah Tahun 2002-2003. 200.000
578 Kumpulan Peraturan Penunjang Pelaksanaan Otonomi Daerah Tahun 2001-2002. 160.000
579 Kumpulan Peraturan Penunjang Pelaksanaan Otonomi Daerah Tahun 2000-2001. 130.000
580 Kumpulan Peraturan Penunjang Pelaksanaan Otonomi Daerah Tahun 1999-2000. 125.000
581 Himpunan Peraturan ttg Korupsi, Kolusi & Nepotisme 90.000
582 Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi & Tim Koord. Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 60.000
583 Ketentuan Mengenai Pengelolaan Kearsipan 55.000
584 UU No. 32 Thn 2004 ttg Pemda & UU No. 33 Thn 2004 ttg Perimb. Keuangan Antara Pemerintah Pusat & Pemda 70.000
585 Kepmendagri Tentang Pembatalan-pembatalan Peraturan Daerah ( Perda) Tahun 2005-2006 150.000
586 Kepmendagri Tentang Pembatalan-pembatalan Peraturan Daerah ( Perda) Tahun 2004-2005 150.000
587 Suplemen 13 : Peraturan Praktis Bagi Penyelenggara Otda 200.000
588 Suplemen 12 : Peraturan Praktis Bagi Penyelenggara Otda 200.000
589 Suplemen 11 : Peraturan Praktis Bagi Penyelenggara Otda 200.000
590 Suplemen 10 : Peraturan Praktis Bagi Penyelenggara Otda 200.000
591 Suplemen 9 : Peraturan Praktis Bagi Penyelenggara Otda 200.000
592 Suplemen 8 : Peraturan Praktis Bagi Penyelenggara Otda 165.000
593 Suplemen 7 : Peraturan Praktis Bagi Penyelenggara Otda 165.000
594 Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Depdagri 2005 60.000
595 Organisasi & Tata Kerja Depdagri 2005 95.000
596 Pedoman Pengawasan Melekat ( Waskat) Tahun 2004 65.000
597 Undang-undang Tentang Hubungan Luar Negeri & Perjanjian Internasional 55.000
598 Undang-undang Beserta Peraturan Mengenai Badan Usaha Milik Negara ( BUMN) 100.000
599 Perpres No. 7 Thn 2005 ttg Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional ( RPJM Nas) 2004-2009 150.000
600 Pengesahan Persetujuan Indonesia Dengan Negara Lain Tahun 2003 - 2005 165.000
601 ............

Untuk melihat No. Urut 601 dan seterusnya, klik .... Katalog Produk, kemudian klik ..... DAFTAR BUKU ( Sambungan)

Anda bisa mengklik "Info Perusahaan", "Katalog Produk" dan "Hubungi Kami" untuk melihat isi dan informasi lain dari situs PIDI Jakarta.

Produk Terbaru


Membuat situs langsung jadi?
Silahkan Klik disini!